Pada akhir Januari 2025, Komisi X DPR RI melakukan perjalanan kerja yang mendalam ke sejumlah wilayah di Indonesia. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk menggali aspirasi daerah terkait sektor pendidikan. Kali ini, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Selatan (Sumsel), dan Bali terpilih sebagai lokasi kunjungan yang fokus pada penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data yang lebih akurat.
Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung perencanaan pembangunan melalui kolaborasi erat dengan Komisi X. Habibullah, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, serta Moh. Wahyu Yulianto, Kepala BPS Provinsi Sumsel, hadir untuk mendampingi Wakil Ketua Komisi X, M.Y. Esti Wijayanti, beserta anggota lainnya dalam perjalanan ke Sumsel.
Esti Wijayanti menekankan betapa pentingnya peran data dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan dalam sektor pendidikan. “Data adalah dasar yang tak tergantikan dalam setiap langkah kebijakan. Tanpa data yang tepat, kita hanya akan berlayar tanpa kompas,” ungkapnya, menggambarkan peran vital statistik dalam arah pembangunan pendidikan.
Tidak hanya BPS, kunjungan kerja ini juga mencakup pertemuan dengan Pj. Gubernur Provinsi Sumsel, Elen Estiadi. Gubernur Estiadi memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kerjasama antara Pemprov Sumsel dan BPS Provinsi Sumsel, yang telah menjadikan data BPS sebagai pondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. “Data BPS telah menjadi tulang punggung dalam menyusun langkah-langkah strategis bagi kemajuan Sumsel,” jelasnya.
Selanjutnya, di Sumatera Utara, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, bersama Kepala BPS Provinsi Sumut, Asim Saputra, mendampingi Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani. Kunjungan ini turut dihadiri oleh berbagai instansi pemerintahan daerah seperti Bappelitbang, Biro Perekonomian, dan Diskominfo Provinsi Sumut, serta perwakilan pelaku ekonomi setempat. Pembahasan dalam pertemuan ini berfokus pada penguatan mekanisme rekrutmen tenaga kerja untuk Sensus Ekonomi 2026, yang diharapkan dapat menjamin kualitas dan keakuratan data yang dikumpulkan.
Sementara itu, di Bali, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, bersama dengan Plt. Kepala BPS Provinsi Bali, Kadek Agus Wirawan, menyambut kedatangan Wakil Ketua Komisi X, Himmatul Aliyah. Kegiatan kunker di Bali juga melibatkan sejumlah pihak, termasuk Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala OJK Provinsi Bali, serta Kepala Dinas OPD dan pelaku usaha di provinsi tersebut. Agenda utama kunjungan ini adalah untuk membahas mekanisme rekrutmen petugas Sensus Ekonomi yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
Perjalanan kerja ini mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga statistik, dan pelaku ekonomi dalam menyusun langkah-langkah kebijakan yang berbasis data yang sahih. Sebagai langkah awal, kunker ini membuka dialog yang konstruktif antara pemangku kebijakan dan masyarakat untuk memastikan bahwa data yang dihimpun nanti dapat mendukung pembangunan yang lebih terukur dan merata.
Dengan komitmen kuat dari berbagai pihak, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat mengenai kondisi ekonomi di seluruh Indonesia. Melalui upaya kolaboratif ini, data yang terkumpul nantinya akan menjadi instrumen penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran bagi kemajuan bangsa.
